Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden.
Dorongan tersebut berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA itu juga menjadi bagian dari perkembangan polemik yang sebelumnya mendapat perhatian MK. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai persoalan pendidikan yang dipermasalahkan. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu, 7 Oktober 2026.
Hingga konferensi pers tersebut disampaikan, pernyataan yang dikonfirmasi Mensesneg adalah niat Gibran untuk mengundurkan diri. Belum ada keterangan dalam pernyataan tersebut mengenai keputusan pengunduran diri yang telah ditetapkan secara resmi.***
1 komentar
Komentar ditutup.