“Total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dukungan pengajuan HMP tersebut berasal dari seluruh fraksi di DPR. Rinciannya, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Dengan dukungan lintas fraksi tersebut, persoalan Gibran memasuki babak baru di parlemen. Para pengusul meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyikapi polemik persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.
Saan menjelaskan, penerimaan usulan HMP dilakukan berdasarkan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI. Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses pengajuan tersebut sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri muncul, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Prabowo.
Hal itu terjadi dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
