Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Gibran juga disebut tidak ingin polemik yang berkembang berubah menjadi persoalan politik berkepanjangan.
Tekanan terhadap Gibran sendiri berkaitan dengan putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang digunakannya dalam persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut menjadi salah satu dasar munculnya desakan agar Gibran mempertanggungjawabkan persoalan administrasi pencalonannya. Selain itu, putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai bukti pendidikan Gibran.
Meski demikian, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda. Usulan HMP di DPR tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden kehilangan jabatannya. Proses pemberhentian melalui pemakzulan harus melewati tahapan konstitusional, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca Juga: Tribun Jabar Hadirkan Kantor Baru, Usung Green Office dan Ruang Kreatif untuk Komunitas
Sementara itu, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Hingga kabar penyerahan surat pengunduran diri beredar, kepastian mengenai status akhir jabatan Gibran, waktu efektif pengunduran diri, serta tindak lanjut resmi dari Istana masih menjadi perhatian publik.
