Besarnya jumlah peserta juga berdampak pada tingginya pembiayaan pelayanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan berhasil menghimpun iuran sebesar Rp24,3 triliun di Jawa Barat. Namun, nilai klaim pelayanan kesehatan yang dibayarkan mencapai Rp29,3 triliun.
Menurut Lula, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program JKN berjalan dengan prinsip solidaritas nasional melalui mekanisme subsidi silang antardaerah sehingga seluruh peserta tetap memperoleh layanan kesehatan sesuai haknya.
BPJS Kesehatan Dorong Pemanfaatan Layanan Digital
Dalam audiensi itu, BPJS Kesehatan juga kembali memperkenalkan berbagai inovasi layanan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah akses pelayanan.
Peserta kini dapat mengurus berbagai administrasi melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA melalui WhatsApp di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165.
Lula juga mengajak masyarakat memanfaatkan fitur antrean online melalui Mobile JKN agar tidak perlu datang terlalu pagi ke fasilitas kesehatan.
Selain untuk berobat saat sakit, masyarakat juga diimbau menggunakan Program JKN untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan skrining penyakit di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai langkah pencegahan.
Di Jawa Barat sendiri, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 3.103 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 485 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 973 fasilitas kesehatan penunjang yang melayani peserta JKN di berbagai daerah.
