Menanggapi kritik tersebut, Yusril menegaskan pemerintah perlu menjadikan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan apabila ditemukan kekurangan dalam implementasi program.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Yusril menjelaskan proyek pembukaan lahan di Papua sebenarnya telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah Papua. Program tersebut kemudian diteruskan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Semesta Buku Gramedia 2026 Resmi Dibuka di Bandung, Diskon Buku hingga 90 Persen Diserbu Warga
Ia menegaskan seluruh proyek strategis nasional telah melalui kajian yang matang dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang kritik terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Selain menanggapi isi film, Yusril juga menyoroti polemik pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter tersebut di sejumlah daerah. Ia menegaskan pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terkait pemutaran maupun diskusi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Menurut Yusril, masih ada sejumlah kampus dan komunitas yang tetap menggelar pemutaran film tanpa hambatan. Karena itu, ia menilai pembubaran nobar di beberapa lokasi bukan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional.
