“Mobil dipungut pajak tapi tidak pernah jalan. Dengan sistem ini, yang bayar hanya yang menggunakan jalan provinsi,” katanya.
Selain itu, KDM berharap kebijakan jalan berbayar dapat mengurangi penggunaan kendaraan untuk aktivitas yang dianggap tidak terlalu penting sehingga lalu lintas menjadi lebih nyaman bagi masyarakat.
Jalan Provinsi Harus Setara Jalan Tol
Meski begitu, Dedi menegaskan wacana tersebut masih dalam tahap awal kajian. Pemprov Jawa Barat, kata dia, tidak akan menerapkan kebijakan itu sebelum kualitas jalan provinsi benar-benar memadai.
Ia menargetkan seluruh jalan provinsi nantinya memiliki standar layaknya jalan tol, mulai dari kualitas jalan mulus, drainase yang baik, penerangan jalan umum, CCTV, hingga pos pengamanan lengkap dengan ambulans, mobil derek, pemadam kebakaran, dan tim paramedis.
“Seluruh jalan provinsi harus memenuhi syarat seperti jalan tol,” ujar Dedi.
Baca Juga: Kemenkum Jemput Bola ke Kampus, Hasil Riset Mahasiswa Ditargetkan Jadi Aset Ekonomi
Sistem pembayaran nantinya juga dirancang berbasis digital seperti di sejumlah negara maju. Pengguna jalan tidak perlu lagi berhenti untuk melakukan transaksi manual sebagaimana sistem gerbang tol konvensional.
Libatkan Akademisi dan Pakar Transportasi
Untuk mematangkan rencana tersebut, Dedi mengaku telah menyiapkan tim kajian yang akan melibatkan akademisi, pakar transportasi, serta dinas terkait di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
Kajian itu akan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat guna memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.
